Bedah Undang-Undang Minerba: BAB X Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
IUPK diberikan oleh Menteri (memperhatikan kepentingan daerah), untuk satu jenis mineral logam/batubara dalam 1 WIUPK. Ingat IUPK hanya...
top of page
Blog
Cari
Bedah Undang-Undang Minerba: BAB IX Izin Pertambangan Rakyat
Pertambangan Rakyak dikelompokan menjadi: a. Pertambangan mineral logam b. Pertambangan mineral bukan logam c. Pertambangan batuan d....
Bedah Undang-Undang Minerba: BAB VIII Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan
Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP...
Bedah Undang-Undang Minerba: BAB VII Izin Usaha Pertambangan (IUP) (pasal 36-63)
IUP terdiri atas dua tahap: a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; b. IUP Operasi...
Bedah Undang-Undang Minerba: BAB VI Usaha Pertambangan
Usaha pertambangan dikelompokkan atas: 1. Pertambangan mineral; a. pertambangan mineral radioaktif; pertambangan sebagaimana diatur dalam...
Bedah Undang-Undang Minerba: BAB V Wilayah Pertambangan
Wilayah pertambangan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPR RI. Dilaksanakan secara...
Istilah Bahasa Inggris Hukum
Law: Hukum Legal Standing: Kedudukan Hukum Judicial Review: Uji Materil/PK Contempt of court: Perbuatan tercela/ penghinaan/Pertentangan...
Bedah Undang-Undang Minerba: BAB IV Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
Kewenangan mengenai Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dibagi atas 3, yaitu kewenangan Pemerintah (pusat), Pemerintah...
Bedah Undang-Undang Minerba: BAB III Penguasaan Mineral dan Batubara
Bedah Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Mengenai penguasaan mineral dan batu bara diatur dalam pasal 4-5....
Bedah Undang-Undang Minerba: BAB II Asas dan Tujuan
Bedah Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Mengenai Asas dan Tujuan terdapat dalam pasal 2 dan 3. Pasal 2...
Bedah Undang-Undang Minerba: BAB I Ketentuan Umum
Bedah Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara BAB I: Ketentuan Umum Bab Pertama Undang-Undang Minerba hanya terdiri...
Putusan Arbitrase
Apabila seluruh pemeriksaan sengketa telah selesai dilakukan, pemeriksaan kemudian ditutup dan selanjutnya ditetapkanlah hari sidang...
Hukum Acara Arbitrase
Hukum Acara yang Berlaku Terhadap Sengketa Arbitrase Teknis pemeriksaan perkara yang perlu diketahui dalam penyelesaian sengketa secara...
Hak Ingkar
Salah satu keistimewaan Arbitrase adalah dikenalnya istilah Hak Ingkar. Hak Ingkar adalah tuntutan ingkar yang diajukan salah satu pihak...
Pengangkatan Arbiter
Dalam proses penyelesaian sengketa Arbitrase, diperlukan adanya Arbiter. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak...
Pengertian Hukum
Apa yang dimaksud dengan hukum ? Dalam peristilahan, berbagai negara ini dunia menggunakan istilah yang berbeda-beda mengenai hukum. di...
Syarat Arbitrase
Agar dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase, diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tentunya syarat umumnya adalah...
Alternatif Penyelesaian Sengketa
Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaia Sengketa...
Kelebihan dan Kekurangan Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase
Sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tentunya terdapat perbedaan antara penyelesaian sengketa secara...
Pengertian Arbitrase
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang...
bottom of page